POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Secara umum penyelenggaraan pemerintahan  Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 menunjukkan  capaian yang cukup baik, seperti pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap terjaga pada  kisaran stabil, didukung oleh sektor unggulan seperti  pertambangan, pariwisata dan perikanan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dalam agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Senin (4/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, serta dihadiri Wakil Bupati Berau, Gamalis, anggota DPRD, jajaran OPD, dan unsur Forkopimda.

Dalam forum tersebut, DPRD secara terbuka mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah daerah. Indikator makro menunjukkan tren yang menggembirakan: pertumbuhan ekonomi relatif stabil, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, angka kemiskinan berhasil ditekan, serta realisasi APBD dinilai berjalan cukup optimal. Namun, di balik angka-angka itu, DPRD melihat adanya “cerita lain” yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa keberhasilan makro tidak boleh meninabobokan pemerintah daerah terhadap realitas di lapangan yang masih dihadapi masyarakat.

“Kami mengapresiasi capaian yang ada, tetapi harus diakui bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi isu krusial. Beberapa daerah dinilai mengalami percepatan, sementara wilayah lain masih tertinggal, terutama dalam akses infrastruktur dasar dan layanan publik. Persoalan ini, lanjut Dedy, tidak bisa dipandang sebagai hal biasa, melainkan harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.

“Pemerataan pembangunan bukan hanya soal keadilan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pertumbuhan daerah,” tegasnya.

Selain ketimpangan, DPRD juga menyoroti kualitas layanan publik yang dinilai belum optimal. Mulai dari pelayanan administrasi hingga sektor-sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan, masih memerlukan peningkatan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Di sisi lain, struktur ekonomi Berau juga menjadi perhatian serius. Ketergantungan pada sektor tertentu dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan jika tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi.

“Ke depan, kita tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua sektor unggulan. Perlu strategi untuk memperkuat sektor lain agar ekonomi lebih tangguh,” kata Dedy.

Tak kalah penting, DPRD juga menekankan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan efektivitas program pembangunan.

Dalam konteks itulah, DPRD menegaskan bahwa rekomendasi terhadap LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mengarahkan kebijakan pemerintah daerah.

“Rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai lembaga pengawas. Ini bukan formalitas, tetapi catatan serius yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan kemitraan sejajar antara legislatif dan eksekutif.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap Pemkab Berau tidak hanya mempertahankan capaian positif yang telah diraih, tetapi juga berani melakukan pembenahan pada sektor-sektor yang masih lemah. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Berau ke depan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

Rapat paripurna ini pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan bukan semata diukur dari angka statistik, melainkan dari sejauh mana dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah. (sep/FN/Advertorial)